Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hak dan Kewajiban WP dalam Pemeriksaan Pajak, Ini Kata DJP
Dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Mengutip informasi dari laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. “Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain,” tulis DJP, dikutip […]
-
Survei: 83,7% Publik Percaya Kerja Dirjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat dilanda badai kepercayaan, dampak kasus yang menjerat mantan pegawai pajak Rafael Alun. Namun, hasil riset terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DJP kembali pulih. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengetahui kasus Rafael cenderung menurun. Jika pada April 2023 angkanya mencapai 40,1 […]
-
Asosiasi Ini Minta Rencana Pengenaan Pajak Barang Mewah Dibatalkan
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah Malaysia untik membatalkan rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Ketua Asosiasi UMKM William Ng mengatakan pengenaan PPnBM dapat menekan minat masyarakat berbelanja dan turis berkunjung ke Malaysia. Jika hal tersebut terjadi, UMKM bakal ikut terdampak karena makin sulit memasarkan produk. “Jutaan ringgit telah dihabiskan […]
-
Salah Tarif, PKP Pedagang Emas Wajib Sesuaikan Besaran PPN Terutang
Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang emas perhiasan wajib melakukan penyesuaian besaran PPN terutang apabila keliru menggunakan tarif PPN dengan besaran tertentu sehingga menyebabkan jumlah PPN lebih kecil dari seharusnya. Berdasarkan PMK 48/2023, PKP pedagang emas perhiasan yang seharusnya mengenakan tarif PPN sebesar 1,65%, tetapi justru menggunakan tarif PPN besaran tertentu lainnya wajib melakukan penyesuaian. “PKP […]
-
WP Ajukan Status Non-Efektif, DJP: Permohonan Diproses 5 Hari Kerja
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap memberikan edukasi pajak secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada 21 Juni 2023. Pelaksana TPT Seksi Pelayanan KPP Pratama Cilacap Septyarakansa Khoyrunnisa mengatakan salah satu wajib pajak mendatangi loket TPT untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dan mengajukan permohonan non-efektif Nomor Pokok Wajib […]
Got any book recommendations?
WA only