NEWS
-
Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani: Coretax Harus Rampung Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai coretax administration system, CEISA, hingga Simbara diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban perekonomian. Menurut Sri Mulyani, pengembangan coretax harus diselesaikan pada tahun ini untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan. Sementara itu, CEISA yang saat ini sudah diperbarui hingga versi 4.0 juga perlu terus dikembangkan. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan […]
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak, Berikut Strategi yang Dilakukan
Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP group ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” tulis […]
-
Ini Strategi Pemerintah Kejar Penerimaan di 2025, Terapkan Pajak Global dan Core Tax
Pemerintah dan DPR RI tengah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang akan menjadi dasar bagi penyusunan APBN 2025. Ini akan menjadi pegangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program-programnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 12,14% hingga 12,36% dari […]
-
Coretax DJP: Administrasi Pajak Lebih Banyak Mesin, Sedikit Orang
Transformasi digital yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) melalui coretax administration system akan berdampak pada automasi sejumlah proses bisnis. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan dengan adanya coretax administration system (CTAS), urusan administrasi lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan pegawai DJP. “Intinya adalah more machine, less people. Jadi, kegiatan administrasinya […]
-
Penagihan Tak Optimal, BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp 5,37 Triliun
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kembali menemukan masalah tingginya piutang pajak yang belum dilakukan penagihan secara optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPK menemukan ada piutang senilai Rp 5,37 triliun yang masuk dalam kategori piutang macet yang belum daluwarsa. Hal tersebut sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap […]
WA only