NEWS
-
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib Pajak
Pemerintah perlu turut mempertimbangkan perspektif dan hak-hak wajib pajak dalam membentuk organisasi otoritas pajak semiotonom atau yang digadang-gadang bakal bernama Badan Penerimaan Negara (BPN). Badan yang terpisah dari Kementerian Keuangan ini nantinya yang akan punya wewenang dalam mengumpulkan dan mengelola penerimaan negara dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Founder DDTC […]
-
Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi
PEMBENTUKAN otoritas pajak yang bersifat semiotonom dan terpisah dari Kementerian Keuangan di berbagai yurisdiksi mengalami tren kenaikan setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Menurut Raul Felix Junquera-Varela dkk (2019), setidaknya terdapat 3 alasan pemerintah di berbagai yurisdiksi yang memutuskan untuk membentuk otoritas pajak semiotonom. Pertama, sebagai upaya mengurangi intervensi politik dalam operasi administrasi pajak. Kedua, pembentukan […]
-
Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu
Institusi baru ini sudah secara gamblang diungkap presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejak masa kampanye pemilu 2024 sebagai salah satu janji politik. Pendirian BPN merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang disandingkan dengan upaya peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23%. Artinya, BPN sudah diusung […]
-
WP Keluhkan DJP Online Tak Bisa Diakses Hari Ini, Muncul Kode Eror 500
Hari ini, Senin (3/6/2024), sejumlah wajib pajak melaporkan kendala teknis yang sama kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), yakni laman DJP Online yang tak bisa diakses. Laman djponline.pajak.go.id mendadak tidak bisa dibuka oleh beberapa wajib pajak dan menunjukkan kode eror 500. Ada juga pesan singkat yang tampil pada layar yang berisi informasi bahwa DJP tengah […]
-
Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN
SEKITAR akhir Desember 2014, muncul istilah DJP ‘Plus’ sebagai jalan tengah sementara penguatan kelembagaan otoritas pajak. Istilah itu muncul karena janji politik Presiden Jokowi tentang pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan belum dapat dieksekusi secara langsung. Saat itu, Sofyan Djalil menjabat sebagai menko perekonomian. Adapun menteri keuangan saat itu adalah Bambang Brodjonegoro. Sementara menteri […]
WA only