NEWS
-
Dengan Teknologi, Pengelolaan Pajak Perusahaan Dapat Lebih Efisien
Pembayaran pajak oleh korporasi, merupakan bentuk partisipasi esensial dalam pembangunan nasional. Hal ini, termasuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan negara. Namun, sistem perpajakan yang kompleks, seringkali menjadi tantangan bagi korporasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Menjawab tantangan tersebut, Pajak.io, yang merupakan alumni dari program akselerator Startup Studio Indonesia (SSI) batch keenam. Dalam […]
-
Investasi Asing ke Indonesia Cenderung Lambat, Ini Penyebabnya
Tingginya tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dinilai berdampak terhadap aliran penanaman modal asing alias foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia. Memang, Indonesia telah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% pada tahun pajak 2022. Namun, tarif tersebut dinilai masih terlalu mahal dan kurang kompetitif jika dibandingkan negara lain. Wakil Direktur Institute for Development of […]
-
Pemprov Bersiap Pungut Pajak Alat Berat, Potensinya sampai Rp 2 Miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara tengah bersiap untuk mengimplementasikan pengenaan pajak alat berat pada tahun depan. Kepala Bapenda Kalimantan Utara Tomy labo mengatakan pajak alat berat akandipungut berdasarkan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saatini, pergub terkait dengan teknis pemungutan masih dalam proses penyusunan. “Pergub nanti mengatur tentang tata laksana atau petunjuk […]
-
Coretax DJP, Behaviour Wajib Pajak Ditangkap dalam Sistem
Salah satu outcome dari pembaruan sistem administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) adalah perekaman atas kegiatan wajib pajak secara menyeluruh. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan dengan SIAP atau CTAS, seluruh kegiatan wajib pajak yang terekam akan menjadi data. Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pengolahan data […]
-
Kebijakan Pajak 2025: Pengawasan Diperkuat, Prioritas HWI dan WP Grup
Prioritas pengawasan atas wajib pajak high wealth individual (HWI) beserta wajib pajak grup masih menjadi bagian kebijakan teknis pajak yang akan dilanjutkan pada 2025. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025, prioritas pengawasan terhadap wajib pajak tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan untuk penguatan basis perpajakan. “Penguatan basis perpajakan melalui […]
WA only