NEWS
-
Menkeu serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baru
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru. “Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga […]
-
PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Sri Mulyani Serahkan ke Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang baru yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut mengingat Sri Mulyani baru menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di depan Rapat Paripurna DPR RI. “Mengenai PPN, itu nanti kami serahkan kepada […]
-
Sri Mulyani Serahkan Kenaikan PPN 12% Kepada Pemerintahan Prabowo
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024). […]
-
DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP
Wajib pajak tetap perlu memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) meski sekarang berstatus sebagai wajib pajak nonefektif. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Mohammed Lintang Theodikta mengatakan pemadanan NIK dengan NPWP tetaplah diperlukan meski wajib pajak non-efektif tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan. “Ketika masih ada NPWP-nya walaupun statusnya sudah nonefektif, […]
-
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan nasib implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Bendahara negara bilang, pelaksanaan ketentuan kenaikan tarif PPN yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 itu akan ditentukan oleh pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sri […]
WA only