NEWS
-
Resmi Terbit, Intip Lebih Detail 9 Insentif Pajak Penghasilan di IKN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan yang memerinci terkait pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024, yang menyebutkan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan adalah pajak penghasilan (PPh). Adapun terdapat 9 insentif PPh yang ditawarkan pemerintah untuk investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya […]
-
Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Baru 73%
Realisasi pelaporan per 31 April tumbuh 7,15% dalam bisnis tahunan Batas waktu maksimal Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sudah berakhir. Meski begitu, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan masih menunggu pelaporan SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak hingga Desember 2024. Berdasarkan data Ditjen Pajak realisasi pelaporan SPT hingga 30 April 2023 mencapai […]
-
Publik Bisa Minta Pegawai Pajak Jadi Narasumber Acara, Begini Caranya
Publik yang menggelar sebuah acara seperti seminar, diskusi, lokakarya, atau kegiatan sejenisnya bisa mengundang petugas dari kantor pajak sebagai narasumber. Caranya, penyelenggara kegiatan bisa mengajukan permohonan penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator pada suatu kegiatan kepada Ditjen Pajak (DJP). Permohonan ini disampaikan kepada unit kerja DJP sesuai dengan ruang lingkup kegiatan. “Kawan pajak butuh narasumber untuk […]
-
Sri Mulyani Teken PMK Insentif Perpajakan di IKN, Simak Rinciannya!
Kementerian Keuangan resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Beleid tersebut diterbitkan untuk melaksanakan PP No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pasal 2 PMK No. 28/2024 menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan di […]
-
Insentif Pajak Belum Cukup Untuk menggaet Investor ke IKN
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan yang memerinci mekanisme pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 April 2024 dan diundangkan pada 16 Mei 2024. PMK ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam […]