NEWS
-
Pemerintah Belum Bahas Kenaikan PPN
Pemerintah belum bisa memastikan apakah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2025 akan naik menjadi 12%. Meski dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN 12% mulai berlaku 1 Januari 2025. Saat ini pemerintah menetapkan tarif PPN 11%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato hingga kini penerapan tarif […]
-
Pengamat: Tantangan Besar Prabowo Target Tax Ratio 12% pada 2025
Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat target rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 12% pada 2025 cukuplah berat. Fajry melihat sasaran ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dinahkodai oleh Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam satu dekade terakhir (2014 – 2024), tax ratio […]
-
Opini: Menyoal Dividen Bebas Pajak
Apa pun bentuk perusahaan bertujuan mendapatkan laba. Dividen adalah bentuk pembagian laba tersebut. Inilah tujuan pemilik modal melakukan investasi. Nah, bagaimana pemajakannya? Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia maka penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen ini adalah objek pajak penghasilan (PPh). Namun, dikecualikan atau bebas pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia, yaitu dalam mendukung […]
-
Kemen ESDM akselerasi bahan bakar rendah karbon untuk hadapi CBAM
Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakselerasi penurunan emisi karbon pada bahan bakar, baik bahan bakar minyak maupun avtur, untuk menghadapi kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) oleh Uni Eropa. “Jangan lupa per 1 Januari 2026, Eropa akan menerapkan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan […]
-
Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemkot Tangerang Selatan, Banten, mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan 10/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid tersebut berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus […]
WA only