NEWS
-
Komisi XI Dorong Optimalisasi Pajak untuk Perkuat Fiskal
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menilai pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal perlunya penguatan pengelolaan fiskal ke depan. Evaluasi ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Eric menyampaikan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara tetap tinggi di level […]
-
8,3 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Jelang Libur Lebaran, Baru 55% dari Target
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) t2025 sudah mencapai 8.362.090 SPT sampai dengan 16 Maret 2026. Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Senin (16/3/2026), atau dua hari sebelum mulai periode cuti bersama dan libur Nyepi dan Idulfitri tahun ini. Jumlah itu juga baru mencapai 55,7% dari […]
-
Panduan Lapor Pajak: Batas Waktu, Jenis SPT, dan Sanksi
Jakarta. Setiap tahun, Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kewajiban lapor pajak bukan sekadar formalitas, melainkan pilar penting dalam sistem perpajakan self-assessment yang dianut negara kita, serta bentuk nyata kontribusi warga negara terhadap pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera menunaikan kewajiban […]
-
Mau Pakai Tarif PPh Umum? Pemilik Suket PP 55 Harus Lapor Dulu ke DJP
JAKARTA, Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa wajib pajak yang ingin beralih dari skema PPh final UMKM ke ketentuan umum PPh harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan. Penjelasan tersebut merespons cuitan warganet yang mengaku memiliki surat keterangan (suket) PP 55/2022, tetapi tidak menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Dia pun menanyakan apakah bisa langsung […]
-
Jadi Syarat Ajukan RKAB, Pemerintah Yakin Perusahaan Tambang Makin Taat Pajak
JAKARTA. Pemerintah meyakini ketaatan perpajakan pengusaha tambang bakal meningkat usai dipersyaratkan sebagai pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menerapkan persyaratan dimaksud kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP maupun IUP Khusus (IUPK) tahun depan. “[Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang] […]
WA only