NEWS
-
Pemerintah Terapkan Pajak Hiburan 40%, Bagaimana Nasib Perhotelan Bali?
Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) menjadi 40% yang diterapkan dinilai dapat berdampak pada kelangsungan usaha hiburan termasuk perhotelan dan pariwisata, khususnya di Bali. Head of Advisory Colliers Indonesia, Monica Koesnovagril, mengatakan pemulihan sektor industri perhotelan masih berlangsung pascapandemi. Kenaikan tarif PBJT secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi pariwisata di Bali dan wilayah lainnya. […]
-
Coretax Belum Rampung, Isi SPT 2024 Masih Pakai e-Filling
Masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2023 telah mulai pada bulan ini hingga akhir Maret 2024 untuk wajib pajak (WP) pribadi dan akhir April 2024 untuk WP Badan. Proses pelaporannya pun masih serupa dengan tahun lalu. Para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP […]
-
One on One dengan WP, Petugas Pajak Beri Edukasi soal SPT Tahunan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Masamba memberikan edukasi pelaporan SPT Tahunan secara one on one kepada beberapa wajib pajak di sejumlah kecamatan pada 27 November 2023. Petugas pajak dari KP2KP Masamba Arianda mengatakan wajib pajak yang dikunjungi merupakan wajib pajak yang telah masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluh Terpilih (DSPT). Dalam kunjungan itu, petugas […]
-
DJP Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Kenapa?
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak agar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2023 lebih awal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas memang telah bersiap mengantisipasi membeludaknya pengakses DJP Online untuk pelaporan SPT Tahunan 2023. Namun, wajib pajak tetap disarankan untuk tindak menunda pelaporan. “Terkait sistem, DJP tentu sudah […]
-
Tarif Pajak Mandi Uap Bisa Bikin Megap-Megap
Pemerintah akan memberlakukan tarif pajak hiburan minimal 40% hingga 75% Rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak tinggi untuk sektor jasa hiburan menuai penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, pemerintah diminta menunda penerapan kebijakan yang dinilai merugikan dunia usaha tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), […]
WA only