NEWS

  • Ini yang Terjadi kalau Tak Daftarkan NIK Jadi NPWP Hingga 31 Desember

    Ini yang Terjadi kalau Tak Daftarkan NIK Jadi NPWP Hingga 31 Desember

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharuskan seluruh wajib pajak (WP) pribadi memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan ini paling lambat harus dilakukan WP hingga 31 Desember 2023 mendatang. Pemadanan ini harus dilakukan WP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Namun apa yang terjadi bila […]

  • AR Lakukan Penyisiran di Tempat-Tempat Wisata, Gali Potensi Pajak

    AR Lakukan Penyisiran di Tempat-Tempat Wisata, Gali Potensi Pajak

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan melakukan penyisiran ke Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti pada 24 Oktober 2023 guna menggali potensi perpajakan di sektor pariwisata. Dalam kegiatan itu, KPP Pratama Tabanan menugaskan Kepala Seksi Pengawasan II Setyo Kurniadi bersama Account Representative Gede Indra Sarwita, Putu Shanti Purnawan, I Putu Bayu Aryanta dan I Dewa Made Buana […]

  • Viral NIK-NPWP Harus Digabung Sebelum Akhir 2023, Begini Penjelasannya

    Viral NIK-NPWP Harus Digabung Sebelum Akhir 2023, Begini Penjelasannya

    Topik tentang pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kembali ramai diperbincangkan publik. Di media sosial (medsos) X dan Tiktok, warganet membicarakan kabar tentang NIK yang harus ‘digabung’ dengan NPWP paling lambat 31 Desember 2023. Rencana pemanfaatan NIK sebagai NPWP sebenarnya bukan hal baru. Integrasi NIK-NPWP sudah berjalan sejak 14 Juli […]

  • DJP Beri Surat ke Perusahaan, Isinya Karyawan yang Belum Lapor SPT

    DJP Beri Surat ke Perusahaan, Isinya Karyawan yang Belum Lapor SPT

    Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengirim daftar karyawan yang belum memenuhi pelaporan SPT Tahunan. Kanwil DJP Bali misalnya, belum lama ini mengundang 50 wajib pajak badan yang karyawannya ada yang belum melaporkan […]

  • BPK Minta Sri Mulyani Awasi Pengelolaan Insentif Pajak Rp 2,73 Triliun

    BPK Minta Sri Mulyani Awasi Pengelolaan Insentif Pajak Rp 2,73 Triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato saat Seminar on Energy Efficient Mortgage (EEM) Development throughout ASEAN Countries di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Seminar tersebut merupakan rangkaian jelang pertemuan ke-2 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN (AFMGM). Bank Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan […]

WhatsApp WA only