NEWS
-
RI Perlu Lanjutkan Pajak Minimum Global
Pemerintah Indonesia dinilai tak perlu terburu-buru merespon keputusan Amerika Serikat (AS) yang mundur dari kesepakatan pajak minimum global 15%. Pemerintah justru perlu melanjutkan kebijakan tersebut. Direktur dan Penasihat Riset Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, alih-alih merespons keputusan Presiden Trump, pemerintah RI perlu menunggu dan mencermati yang dilakukan AS terhadap negara-negara Uni […]
-
Kemenkeu Ungkap 221 Wajib Pajak Peroleh Fasilitas Tax Holiday
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sebanyak 221 wajib pajak telah memperoleh fasilitas tax holiday. Insentif pajak diberikan bagi investor yang melakukan investasi mulai dari Rp479 miliar hingga Rp421,94 triliun. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono mengatakan bahwa pemberian tax holiday merupakan upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Tax holiday dimanfaatkan oleh […]
-
Wali Kota Banjarbaru: Warga taat bayar pajak tutupi efisiensi anggaran
Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mendorong kesadaran warga agar taat membayar pajak untuk menutupi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. “Kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana APBD yang dialokasikan Pemkot sehingga kami mendorong masyarakat sadar bayar pajak,” ujar Aditya di Banjarbaru, Senin. Menurut Aditya di sela […]
-
Setoran Anjlok Gegara Coretax, DPD Bakal Panggil Bos Pajak
Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo imbas adanya potensi anjloknya penerimaan negara pada awal tahun karena permasalahan sistem Coretax yang muncul sejak implementasi pada 1 Januari 2025. Nawardi mengaku mendapatkan informasi Ditjen Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025, dari sebelumnya pada periode yang sama […]
-
Demi Keadilan dan Kewajaran, Menkeu Ini Pungut Pajak Dividen
Perdana Menteri Malaysia yang juga menjabat sebagai menteri keuangan Anwar Ibrahim menilai pengenaan pajak atas dividen sebesar 2% tidak akan efektif meningkatkan penerimaan negara pada tahun ini. Anwar mengatakan pajak dividen hanya akan dikenakan kepada pemegang saham perorangan yang dividen tahunan melebihi RM100.000 atau sekitar Rp366 juta. Dengan demikian, jenis pajak ini hanya akan menyasar […]
WA only