NEWS
-
Kemenkeu Rilis Pedoman Baru bagi Ditjen Pajak untuk Lakukan Penilaian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman bagi Ditjen Pajak (DJP) melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 yang telah diundangkan pada 24 Agustus 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Selain untuk menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB), PMK […]
-
NPWP Cabang Bakal Dihapus, Info Nomor Identitas Baru Ada di DJP Online
Informasi mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dapat dilihat secara online. Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan NITKU. Simak pula ‘NPWP Cabang Bakal Dihapus, DJP: Gantinya Bukan NPWP 16 Digit’. “NITKU diberikan secara jabatan […]
-
RAPBN 2024: Target Penerimaan Pajak Disepakati Rp 1.988,9 Triliun
Target penerimaan pajak tahun depan lebih besar dari usulan pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panja A Badan Anggaran (Banggar) menyepakati target penerimaan pajak pada tahun depan sebesar Rp 1.988,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target penerimaan pajak tersebut meningkat Rp 2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1.986,9 triliun di Nota Keuangan yang dibacakan […]
-
Sri Mulyani Sebut Potensi Penerimaan Perpajakan Capai Rp2.309,9 Triliun di 2024
Badan Anggaran menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Dalam raker itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan negara akan bertambah hingga Rp2 triliun. Peningkatan itu berkat adanya beberapa perubahan di dalam asumsi makro dan pembahasan […]
-
Sri Mulyani Bersyukur Pertanggungjawaban APBN 2022 Diterima DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bersyukur karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sudah disetujui oleh sembilan fraksi di DPR. Dia juga mengapresiasi kinerja DPR yang selama ini mendukung penuh pemerintah dalam mengelola APBN sehingga perekonomian Indonesia masih tetap terjaga sampai saat ini, meskipun ekonomi Indonesia sempat terpukul selama […]
WA only