NEWS
-
DJP Sediakan Pilihan e-Faktur Desktop untuk Perusahaan Besar Terbitkan Faktur Pajak Selain Coretax
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka layanan e-Faktur Desktop untuk menjadi alternatif penerbitan e-faktur pajak selain Coretax bagi perusahaan besar. Hal ini dilakukan lantaran wajib pajak kerap mengeluhkan sulitnya menerbitkan e-faktur pajak melalui sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Dengan demikian, saat ini wajib pajak dapat menerbitkan e-faktur pajak menggunakan Coretax […]
-
Coretax Eror Berdampak terhadap Penerimaan Negara? Ini Respons Dirjen Pajak
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara mengenai ancaman penurunan penerimaan negara buntut gangguan sistem pajak Coretax belakangan ini. Sistem baru tersebut diketahui membuat gaduh masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Suryo mengatakan, dampak dari gangguan sistem Coretax terhadap penerimaan pajak belum diketahui karena masih perlu menunggu pelaporan pajak Januari 2025 rampung pada tanggal 15 bulan berikutnya. “Ini […]
-
Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen
JAKARTA, Tarif PPN besaran tertentu yang berlaku atas penyerahan kendaraan bermotor bekas tetap sebesar 1,1%, tidak naik menjadi sebesar 1,2%. PPN besaran tertentu sebesar 1,1% tetap berlaku seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2025 yang turut merevisi PMK 65/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. “Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan […]
-
Coretax Kerap Bermasalah, Dirjen Pajak dan Komisi XI DPR Sepakat Masih akan Gunakan Sistem Lama
Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menggelar rapat membahas Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Pembahasan tersebut menyepakati bahwa sistem lama masih akan digunakan seiring implementasi Coretax. Semula, dalam rapat DPR sempat meminta implementasi Coretax ditunda. Namun hasil kesepakatan rapat sekitar 4 jam tersebut memutuskan […]
-
Kenapa DJP Gunakan Dua Sistem Perpajakan Ketika Coretax Bermasalah?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk tetap mengimplementasikan Coretax meski kerap bermasalah. Namun, DJP juga kembali menggunakan sistem perpajakan yang lama. Artinya, saat ini terdapat dua sistem perpajakan yang digunakan DJP untuk melayani administrasi perpajakan. Hal ini sesuai kesepakatan DJP dengan Komisi XI DPR RI pada rapat dengar pendapat, Senin (10/2/2025) kemarin. Lantas, […]
WA only