Mindblown: a blog about philosophy.
-
Biang Kerok Poundsterling Jatuh: Pangkas Pajak dan Subsidi Energi
Poundsterling terus tertekan. Pada awal pekan ini, nilai tukar mata uang Inggris bahkan anjlok ke level 1,035 per dolar AS, terendah sepanjang sejarah. Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan penurunan nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS disebabkan oleh rencana kebijakan fiskal terbaru pemerintah yang mendapat penolakan. “Pelemahan yang signifikan tersebut didorong oleh pernyataan dari Pemerintah Inggris yang akan […]
-
Resesi Membayangi, IMF Kritik Rencana Inggris Pangkas Pajak
Dana Moneter Internasional (IMF) secara terbuka mengkritik rencana pemotongan pajak di Inggris, memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk krisis biaya hidup. Inggris kini tengah dibayangi resesi. Dilansir dari laman BBC, Rabu (28/9/2022) Kanselir Kwasi Kwarteng beberapa waktu lalu mengungkapkan pengusulan pemotongan pajak terbesar dalam 50 tahun, saat ia memuji “era baru” bagi ekonomi Inggris. Dalam pemotongan itu, […]
-
Perusahaan Asuransi hingga Kripto Wajib Pakai Aplikasi e-SPT Baru
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menetapkan bahwa pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN, selain instansi pemerintah wajib menggunakan aplikasi e-SPT terbaru yang terbit pada tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa pada 14 September 2022 lalu dirinya menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak untuk mengakomodasi bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian […]
-
PMK 231/2019 Direvisi, Bendahara Perlu Perhatikan Aturan Pajak Ini
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu mengadakan kegiatan sosialisasi perihal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59/2022 kepada bendaharawan di lingkungan Pemkot Kotamobagu pada 22 Agustus 2022. Asisten Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Kotamobagu Risky Dwi Aryanto mengatakan terdapat beberapa perubahan pasal dalam PMK No. 231/2019 yang sekarang digantikan dengan PMK 59/2022 tersebut. Salah satu perubahan […]
-
Wajib Pajak Kena Vonis di Pengadilan, DJP Tak Bisa Terbitkan SKP Lagi
Ditjen Pajak (DJP) tidak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) terhadap wajib pajak yang sudah mendapat vonis di pengadilan. Dalam Taxlive bertajuk Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Perpajakan, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan ketentuan tersebut berlaku setelah dihapuskannya Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP melalui UU Cipta Kerja. […]
Got any book recommendations?
WA only