NEWS
-
Resmi! Sri Mulyani Beri Insentif PPh 21 DTP dengan Gaji Maksimal Rp 10 Juta
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang menetapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai di sektor tertentu. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi tahun anggaran 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. “Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya […]
-
DJP Imbau Karyawan Segera Aktivasi Akun Coretax Agar Pelaporan Pajak Lancar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau para wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun mereka di Coretax DJP guna memastikan kelancaran pelaporan pajak dan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Dalam keterangannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menekankan pentingnya aktivasi akun agar bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) dapat ter-prepopulated […]
-
PMK Baru! Karyawan Sektor Padat Karya Dapat Insentif Pajak Penghasilan
Melalui PMK 10/2025, pemerintah mengatur pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) guna menstimulus ekonomi pada tahun ini. Insentif ini juga sempat diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ketika pandemi Covid-19. Pertimbangan PMK 10/2025 menjelaskan insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, insentif PPh […]
-
Penerimaan Pajak Tidak Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2024
Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,03% pada 2024. Angka ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%, tetapi tetap menunjukkan resiliensi ekonomi nasional. Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan, yakni pertumbuhan penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Tercatat, rasio pajak alias tax ratio Indonesia pada […]
-
Tok! Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN & PPnBM Kendaraan Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari-Desember 2025. Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik […]
WA only