Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpotensi mendisrupsi potensi pertumbuhan ekonomi digital. Khususnya pada Pasal 32A UU HPP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setidaknya ada 3 dampak […]
-
Dukung Pajak Karbon, Pertamina Terapkan Inisiatif Green Fuel Project
Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), mulai menerapkan inisiatif Green Fuel Project untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan inisiatif Green Fuel Project akan menjadi salah satu solusi bagi konsumen industri dalam memenuhi tantangan dan kebijakan terkait dengan pajak karbon dan nilai […]
-
Ada Opsen MBLB, Pemprov Perlu Segera Terbitkan Izin Tambang di Daerah
Opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diharapkan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan izin atas tambang-tambang MBLB. Pasalnya, selama ini banyak kegiatan tambang yang tak kunjung diberi izin oleh pemerintah provinsi (pemprov). Akibatnya, petugas pajak dari pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) kesusahan memungut pajak MBLB dari para penambang tersebut. “Oleh karena itu ada opsen […]
-
Mengevaluasi Kembali PPh Atas Transaksi Saham, Perlukah Penyesuaian?
REZIM pajak penghasilan (PPh) Indonesia mengenal mekanisme PPh final, yakni perhitungan pajak tanpa memperhitungkan nominal total yang diterima wajib pajak. Akibatnya, PPh final tidak mengenal perhitungan pajak selama satu tahun sehingga pajak yang ditanggung wajib pajak hanyalah pajak yang telah dipotong (final) di saat tertentu. Salah satu jenis penghasilan yang dikenakan PPh final adalah pengalihan […]
-
Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society
Civil society dinilai punya peran besar dalam mendorong agenda reformasi perpajakan global. Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan banyak kebijakan-kebijakan reformasi perpajakan internasional yang berjalan saat ini berawal dari buah pemikiran civil society pada masa lampau. “Pembentukan kebijakan perpajakan baik global maupun domestik itu tidak bisa lepas dari peran teman-teman […]
Got any book recommendations?
WA only