Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pungut Pajak Digital Change.Org cs, Sri Mulyani Kantongi Rp 8,2 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan Rp 8,2 triliun dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual ke pelanggan di Indonesia. Setoran itu terkumpul hingga akhir Agustus 2022. “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,9 triliun setoran tahun 2021, dan […]
-
Sri Mulyani Sudah Kantongi Pajak Digital Rp 8,2 Triliun
Perubahan-perubahan kerap terjadi selama tahun 2021 dengan beberapa peristiwa yang terjadi, baik pada tingkat global maupun dalam negeri seperti pelaksanaan kesepakatan alokasi perpajakan melalui 2 pilar kesepakatan negara OECD/G20, dikeluarkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Cipta Kerja yang dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi oleh MK. Anggaran belanja negara tahun 2021 sebagian besar dialihkan pada penanganan Covid-19 dan […]
-
Pemerintah Kantongi Rp8,2 T dari Pajak Digital Google, Facebook Dkk
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan sebesar Rp8,2 triliun dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hingga 31 Agustus 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran pajak di 2020, Rp3,9 triliun setoran di 2021, dan Rp3,5 triliun setoran 2022. […]
-
Negara Eropa Ini Mulai Siap-Siap Adopsi Pajak Minimum Global
BERLIN. Pemerintah Jerman mulai bersiap mengadopsi ketentuan pajak minimum global terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh penghasilan dari pasar dalam negeri. Sekretaris Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman Sven Giegold menilai pajak minimum global perlu segera diterapkan di Eropa. Jika dibiarkan berlarut-larut, terdapat risiko bahwa kesepakatan ini akan menghilang. “Jika penerapan pajak minimum global […]
-
Cara Menentukan Omzet PPh Final UMKM untuk Suami-Istri Pisah Harta
JAKARTA. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atau omzet tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dapat menggunakan skema PPh Final UMKM seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PP 23/2018, besaran omzet tertentu merupakan jumlah omzet dalam 1 tahun dari tahun pajak […]
Got any book recommendations?
WA only