NEWS
-
Layanan Investasi IKN Bakal Dibuat Terpadu, Ditjen Pajak Terlibat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk membentuk sistem terpadu guna menangani investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengutip pernyataan Jokowi, Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan bahwa seluruh pelayanan terhadap investor di IKN akan dilakukan dalam satu pintu. “Untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat satu one stop shop […]
-
Harus Tahu, NFT dan Kripto Bakal Masuk dalam RUU Pajak Uni Eropa Baru
Uni Eropa berencana untuk memaksa perusahaan kripto untuk memberikan rincian kepada otoritas pajak tentang kepemilikan klien mereka, menurut RUU baru di bawah undang-undang kebebasan informasi. Dilansir dari CoinDesk, Senin (15/5/2023), Undang-undang pembagian data, berdasarkan model dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), akan disetujui oleh para menteri keuangan minggu depan, dan akan memungkinkan otoritas […]
-
Untuk Pemda, Kemendagri: Siapkan Dokumen Potensi Pajak dan Retribusi
Pemerintah daerah (pemda) harus melakukan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di wilayahnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (16/5/2023). Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’an A. Hikmat mengatakan sesuai dengan Pasal 102 UU HKPD, penganggaran PDRD dalam APBD mempertimbangkan kebijakan […]
-
Tak Lapor SPT sejak 2018, Petugas Pajak Adakan Kunjungan ke Alamat PKP
SUMEDANG, Guna menindaklanjuti Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang mengadakan kunjungan kerja ke tempat kedudukan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada 21 Maret 2023. Penyuluh Pajak KPP Pratama Sumedang Mita Karyani mengatakan wajib pajak yang dikunjungi merupakan PKP yang bergerak di bidang usaha konstruksi. Namun, sejak […]
-
Hadapi Wajib Pajak ‘Bandel’, Juru Sita KPP Terpaksa Blokir Rekening WP
GRESIK, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Madya Gresik, Jawa Timur melakukan pemblokiran rekening milik para penunggak pajak. Pemblokiran rekening milik wajib pajak pada Maret 2023 lalu tersebut dilakukan lantaran utang pajak tak kunjung dilunasi dalam kurun waktu 2/24 jam setelah disampaikannya Surat Paksa. “Pada awal penagihan kami mengutamakan pendekatan persuasif agar utang pajak […]
WA only