Mindblown: a blog about philosophy.
-
Potensi Penerimaan Pajak Digital Belum Optimal, Pengusaha Usul Begini
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai belum optimalnya potensi penerimaan pajak di sektor perdagangan elektronik atau e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tercatat, realisasi penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sepanjang 2023 hanya senilai Rp6,76 triliun, sedangkan pada tahun yang sama Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce mencapai Rp453,75 triliun. Dengan tarif PPN 11%, potensi penerimaan […]
-
Terkuak! Ini Alasan Jokowi Tak Kunjung Terapkan Pajak Karbon
Masalah lambannya pemerintah menerapkan pajak karbon disinggung dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024). Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka kompak menegaskan bahwa penerapan pajak ini penting untuk transisi ke energi hijau. Lantas kenapa pemerintahan Presiden Jokowi tak kunjung menerapkan pajak ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kemungkinan baru akan menerapkan pajak karbon […]
-
Pajak Spa di Buleleng Turun Jadi 10 Persen, Karaoke Jadi 30 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng resmi memberikan insentif pajak atas sektor-sektor jasa hiburan yang dibebani dengan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 40-75%. Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan insentif PBJT atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan sesuai dengan Pasal 99 dan Pasal 101 PP 35/2023 untuk […]
-
Pakai e-Bupot 21/26, DJP: Nama Penandatangan Wajib Diisi Dulu
JAKARTA. Pengguna e-bupot 21/26 wajib mengisi nama penandatangan sebelum membuat bukti pemotongan pajak. Dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, untuk mendaftarkan nama penandatangan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, pengguna dapat menggunakan submenu Penandatangan pada menu Pengaturan. “Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong,” tulis DJP, dikutip pada Selasa (23/1/2024) DJP […]
-
Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal potensi penerimaan pajak daerah menurun karena ada insentif fiskal pajak hiburan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktoran Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 101 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan […]
Got any book recommendations?
WA only