Mindblown: a blog about philosophy.
-
OECD Berencana Tunda Implementasi Pilar 1, Ditjen Pajak Buka Suara
JAKARTA – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah merancang proposal penundaan implementasi konsensus pajak, khususnya Pilar 1: Unified Approach. Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan progres pembahasan Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) memang lebih cepat ketimbang Pilar 1. Dia pun menilai wajar OECD memprioritaskan penyelesaian multilateral convention (MLC) untuk mengimplementasikan Pilar 2. “Memang bisa […]
-
PMK Tarif Cukai Hasil Tembakau Diubah, Sigaret KLM Dibagi 2 Golongan
JAKARTA – Kementerian Keuangan merevisi peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (7/7/2022). Revisi itu tertuang dalam PMK 109/2022 yang menjadi perubahan dari PMK 192/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Beleid ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni […]
-
Deklarasi Asia Initiative Soal Transparansi Pajak Bakal Diteken
JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut negara-negara Asia berencana memperkuat kerja sama transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF Nella Hendriyetty mengatakan penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan menjadi bagian dari side events pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central […]
-
Tax Holiday Bisa Diperoleh Industri Manapun? Simak Syaratnya di Sini
Tax holiday adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Tax holiday bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha serta mendukung daya saing sektor industri manufaktur strategis. Di Indonesia, pemberian insentif pajak berupa tax holiday telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Meski demikian, […]
-
MK Tolak Uji Materi UU HPP, Ditjen Pajak Rilis Pernyataan Resmi
Ditjen Pajak (DJP) merilis pernyataan resmi untuk menanggapi pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materiel UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Putusan Nomor 19/PUUXX/2022, MK menolak uji materiel UU HPP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah sependapat dengan putusan tersebut. Putusan tersebut, menurutnya, sangat benar dan […]
Got any book recommendations?
WA only