Mindblown: a blog about philosophy.
-
Omzet Belum Lewati Rp4,8 Miliar, Wajib Pajak Boleh Dikukuhkan Jadi PKP
JAKARTA. Pengusaha dengan omzet tahunan belum melampaui Rp4,8 miliar atau pengusaha kecil boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam PMK 164/2023. Agar dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kecil perlu melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang kepada kantor pajak. “PKP…wajib memungut, […]
-
Teriakan Pengusaha Usai Pemerintah Ketok Pajak Hiburan Naik jadi 40%-75%
Pedangdut sekaligus pemilik bisnis karaoke ‘Inul Vizta’ Inul Daratista menjadi sorotan netizen sejak sepekan terakhir. Dia memprotes aturan pemerintah terbaru, yaitu kenaikan pajak hiburan mulai 40-75%, yang secara langsung akan berdampak pada bisnis yang digelutinya. Kenaikan pajak hiburan telah tertuang dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 58 ayat […]
-
Pandemi Covid-19 Berakhir, Otoritas Ini Setop Pemberian Insentif PPN
Otoritas pajak Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR) mengumumkan masa berlaku pemberian insentif pembebasan PPN atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 sudah berakhir. BIR menyatakan pemberian fasilitas pembebasan PPN disetop sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Insentif pajak atas obat dan vaksin Covid-19 sebelumnya diberikan berdasarkan UU Nomor 11534. “Peralatan, obat-obatan, dan vaksin Covid-19 tidak lagi […]
-
DJP Ungkap Pentingnya WP Punya Akun Wajib Pajak Saat Implementasi CTAS
Ditjen Pajak (DJP) tengah mengembangkan aplikasi akun wajib pajak atau taxpayer account management (TAM). DJP menyatakan akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS), yang direncanakan mulai diimplementasikan pada Juli 2024. Dalam unggahan video di Youtube, DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Wajib pajak […]
-
Sandiaga Uno Beberkan Perkembangan Judicial Review Pajak Hiburan di MK
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membeberkan perkembangan uji materi atau judical review pajak hiburan di Mahkamah Konstitusi. Dirinya memastikan adanya ruang diskusi terkait aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang kenaikan pajak hiburan menyusul diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan […]
Got any book recommendations?
WA only