Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak pelaku industri terlibat dalam penguatan sumber daya manusia (SDM). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Masrokhan mengatakan pemerintah berkomitmen mendorong pengembangan kinerja industri nasional melalui penyiapan SDM industri yang kompeten. Menurutnya, pemerintah juga menyediakan insentif pajak bagi pelaku industri yang terlibat dalam pengembangan SDM. “BPSDMI bersama dengan unit […]

Setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang 2024 mencapai Rp 11,78 triliun. Penerimaan pajak tersebut naik 29% dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 9,21 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktor Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti menyampaikan, setoran pajak tersebut berasal dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui […]

Pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas impor mobil listrik completely built up (CBU) tertentu dan penyerahan mobil listrik completely knocked down (CKD) tertentu. Perpanjangan insentif PPnBM DTP atas impor mobil listrik CBU tertentu dan penyerahan mobil listrik CKD tertentu diberikan melalui PMK 135/2024. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif serupa melalui PMK 9/2024. […]

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mendorong pemerintah untuk menstabilkan perekonomian sehingga Indonesia dapat memiliki basis pajak yang lebih kuat. Anis mengatakan deflasi selama 5 bulan terakhir mengindikasikan perekonomian masyarakat sedang melemah. Menurutnya, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan sehingga kinerja ekonomi yang utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga menjadi lebih stabil. “Pemerintah baru perlu menstabilkan […]

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2024 mempertegas ketentuan mengenai pembetulan di bidang perpajakan secara jabatan. Pasal 7 PMK 118/2024 menyatakan dirjen pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan. Hal tersebut dilaksanakan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diketahui oleh dirjen pajak […]