NEWS
-
World Bank Ungkap Banyak Instansi yang Belum Mau Berikan Data ke DJP
World Bank mengungkapkan masih banyak instansi dan pihak swasta yang enggan menyampaikan data dan informasi kepada Ditjen Pajak (DJP) akibat hambatan regulasi. Selama ini, PMK 228/2017 telah mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP. Namun, regulasi tersebut bertentangan dengan regulasi pada instansi lain. “Oleh […]
-
Pemberian Intensif Pajak Resmi Diperpanjang, Gratis PPN untuk Emas Batangan
Intensif pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan mempertahankan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan PP Nomor 49 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]
-
Sah! Sri Mulyani Tetapkan Bebas Pajak untuk Barang-Barang Ini, Apa Saja?
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
-
WP Punya 2 Usaha, Boleh Lakukan Pembukuan dan Pencatatan Sekaligus?
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali bahwa penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi berlaku atas satu entitas yang sama. Maksudnya, jika seorang wajib pajak dengan satu NPWP memiliki beberapa usaha sekaligus maka pelaksanaan pembukuan atau pencatatannya berlaku untuk satu NPWP tersebut. Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan tidak bisa dilakukan bersamaan untuk beberapa usaha yang […]
-
Jokowi Tugaskan Sri Mulyani Pungut Cukai Plastik dan Minuman Manis pada 2023
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2023, yang di antaranya berisi target penerimaan cukai dari plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan beleid yang diperoleh Bisnis pada […]
WA only