Mindblown: a blog about philosophy.
-
PMK Baru! Kemenkeu Perinci Tata Cara Pengujian Kepatuhan Penerapan ALP
Kementerian Keuangan memerinci tata cara pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023. Merujuk pada Pasal 36 ayat (1) PMK 172/2023, direktur jenderal pajak berwenang untuk menentukan kembali besaran penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan […]
-
Kanwil DJP Jaksel II Kantongi Penerimaan Pajak Rp 67,83 Triliun di 2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp67,83 Triliun atau 103,2 persen dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp65,73 Triliun. “Capaian penerimaan pajak tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya,” kata Kepala Kanwil DJP Jaksel II […]
-
Warga RI Tak Bisa ke Luar Negeri Gegara Utang Pajak, DJP Buka Suara
Seorang wajib pajak berinisial FI yang merupakan Direktur PT SI dicegah bepergian ke luar negeri karena memiliki utang pajak yang belum dilunasi. Keputusan itu diambil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sejak Agustus 2023. “Asal muasal ditahan dan diblokirnya paspor atas nama wajib pajak berinisial FI dilakukan oleh Dirjen Pajak, sebab FI merupakan Direktur PT […]
-
Menparekraf Minta Pelaku Usaha Tak Khawatirkan Pajak Hiburan 40%
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pajak hiburan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tak akan mematikan usaha industri jasa hiburan, utamanya industri spa. Sandi menyebut, adanya beleid itu justru memberdayakan dan memberikan kesejahteraan bagi industri tersebut. “Jangan khawatir para pelaku tetap akan […]
-
Kenaikan Pajak Hiburan 40% Bisa Gerus Tenaga Kerja
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani merespons pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno soal peningkatan tarif pajak sebesar 40%-75% bagi penyedia jasa hiburan tidak akan mematikan sektor pariwisata. Sebaliknya, Haryadi menilai keputusan itu justru berpotensi menggerus banyak tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi. “Kenaikan pajak […]
Got any book recommendations?
WA only