Mindblown: a blog about philosophy.
-
E-Faktur Versi 3.1 Diluncurkan, Ternyata Ini Tujuan Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan e-faktur versi terbaru yaitu e-faktur versi 3.1 pada awal tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pembaruan e-faktur dilakukan untuk meningkatkan integrasi data antarkementerian. “Di mana terdapat beberapa dokumen tambahan sehingga dilakukan pembaruan untuk memfasilitasi dokumen-dokumen tersebut,” kata Neilmaldrin, Kamis (10/3/2022). Aplikasi e-faktur 3.1 juga berfungsi […]
-
Permintaan Tax Holiday dan Tax Allowance Masih Minim
Demi mendorong investasi masuk ke dalam negeri, pemerintah telah menggelontorkan beraneka insentif pajak. Diantaranya tax holiday dan tax allowance. Sayangnya, para investor yang sudah disetujui menerima insentif tersebut, hanya merealisasikan sedikit dana dari rencana awal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyampaikan, untuk tax holiday berdasarkan ketentuan […]
-
APPBI harap pemerintah tunda kenaikan PPN 11 persen
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang akan berlaku mulai 1 April 2022. Menurut Alphonzus, sebelumnya Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah memberikan masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan kenaikan tarif […]
-
Siap-siap! Harga barang bakal naik jelang Ramadan dampak tarif PPN 11%
JAKARTA, kabarbiania.com: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), peningkatan PPN ini akan berlaku mulai 1 April 2022. Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies […]
-
Pengusaha Desak Tarif PPN 11 Persen pada 1 April 2022 Ditunda
Jakarta Dunia usaha mendesak Pemerintah dapat menunda pemberlakuan kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen di awal April 2022 dengan memperhatikan realitas kondisi ekonomi nasional dan global yang saat ini penuh ketidakpastian. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengatakan kenaikan PPN ini momentumnya sangat tidak tetap dan kurang mendukung dari situasi dan kondisi ekonomi yang ada. “Karena masa berlakunya […]
Got any book recommendations?
WA only