Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap WP yang Tak Punya NPWP, Ini Kata DJP
JAKARTA. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi atas wajib pajak orang pribadi yang tidak ber-NPWP tetap berlaku meski tata cara penghitungan PPh Pasal 21 telah diubah melalui PP 58/2023. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan Pasal 21 ayat (5a) UU PPh yang mengatur tarif lebih tinggi sebesar 20% masih berlaku. […]
-
Masa Lapor Pajak Dimulai, Ditjen Pajak Sebut 219.000 Wajib Pajak Sudah Sampaikan SPT
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai membuka masa lapor pajak 2023 untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti melaporkan per 8 Januari 2023, sebanyak 219.593 WP yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Secara perinci, Dwi menyampaikan dari 219.593 yang sudah menyampaikan, […]
-
Sistem Pajak Canggih Meluncur Pertengahan Tahun, DJP Perkuat Pengujian Sistem
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system pada pertengahan tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti memastikan, pihaknya akan terus melakukan habituasi dan pengujian terhadap sistem pajak canggih tersebut. Hal ini dilakukan agar pada saat pengimplementasiannya tidak terdapat masalah atau sesuai dengan […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Lakukan Pemadanan NIK-NPWP
JAKARTA Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengurusan administrasi perpajakan akan berlaku pada 1 Juli 2024 mendatang. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didorong untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Bahkan, DJP Kemenkeu juga mengimbau wajib pajak untuk melakukan validasi sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan […]
-
UPPD Pelaihari: Pendapatan pajak air permukaan di Tanah Laut Rp 3,3 miliar
Pelaihari. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Rahmawati Arifin mengatakan, pendapatan daerah dari sektor pajak air permukaan di daerah setempat 2023 sebesar Rp 3,3 miliar. “Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp3,3 miliar tersebut diperoleh dari 36 perusahaan beroperasi di Tanah Laut,” ujar Rahmawati Arifin, di ruang kerjanya, Senin. Menurut dia, penguna […]
Got any book recommendations?
WA only