NEWS
-
Berisiko Tingkatkan Penegakan Hukum, Belanja Perpajakan Harus Tepat
Pemberian insentif pajak – yang dapat dikelompokkan dalam belanja perpajakan (tax expenditure) – berkorelasi dengan penegakan hukum. Dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022, OECD menyatakan meskipun sering diklaim dapat menciptakan investasi baru dan meningkatan penerimaan pajak, pemberian insentif secara empiris dikaitkan dengan penerimaan pajak korporasi yang lebih rendah. “Akhirnya, tax expenditure cenderung […]
-
Produksi Alat Berat Nasional Terganjal Pembatasan Impor Bahan Baku
Produsen alat berat Indonesia menargetkan kenaikan produksi hingga 40% menjadi 9.000 unit pada tahun ini. Namun, proses produksi terganggu dengan kebijakan pembatasan impor bahan baku. Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) Jamaluddin mencatat produsen alat berat masih membutuhkan 50% impor dari total bahan baku, seperti baut dan plat baja. Bahan baku yang saat ini paling […]
-
42 Juta NIK Bisa Jadi NPWP, Ditjen Pajak Cocokkan Data dengan Dukcapil
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor pokok wajib pajak (NPWP) para perayaan Hari Pajak selasa 17 Juli 2022. Dengan peresmian ini maka NIK akan bisa berfungsi sebagai NPWP. Secara total, DJP menargetkan bisa mengintegrasikan NIK sebagai NPWP sedikitnya 42 juta wajib pajak yang sudah terdaftar. […]
-
Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Melonjak 55,7 Persen
JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun pada Mei 2022. Adapun realisasi ini setara 58,5 persen dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai Rp 1.485 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada semester I 2022 pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 55,7 persen. “Ini kenaikan yang luar biasa kuat, yaitu 55,7 persen,” ujar Sri Mulyani […]
-
Mantap! Sri Mulyani Kantongi Rp 48 M dari Pajak Kripto
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejak pemberlakuan pajak kripto pada 1 Mei 2022 negara telah mengantongi Rp 48,19 miliar hingga Juni 2022. Sri Mulyani merinci, realisasi penerimaan pajak kripto yang sebesar Rp 48,19 miliar terdiri dari Rp 23,08 miliar berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri. Serta […]
WA only