NEWS
-
Pertama Kali di Indonesia, DJP Sita Kepemilikan Saham Penunggak Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, Kalimantan Timur menyita aset berupa kepemilikan saham penunggak pajak. Penyitaan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini menjadi yang pertama kali terjadi di Indonesia. Mengutip keterangan resmi DJP, KPP Pratama Balikpapan Timur menggandeng KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk menyita […]
-
Koalisi Nilai Pengenaan Pajak Seni Masih Diskriminatif dan Berpengaruh ke Investasi
Koalisi Seni meminta pemerintah mengevaluasi besaran pajak yang berlaku untuk berbagai bentuk kesenian di daerah. Koalisi menilai persentase pajak seni dan hiburan yang diterapkan saat ini diskriminatif dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pentas kesenian, minat penonton terhadap pertunjukan, hingga investasi. “Pengenaan pajak yang tinggi membuat bentuk seni tertentu menjadi tidak menarik bagi pelaku usaha. Akibatnya, akses […]
-
REI Minta Perpanjangan PPN DTP HIngga Setahun, Alasannya Harga Bahan Bangunan Naik
JAKARTA Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah memperpanjang pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Properti hingga setahun ke depan di 2023. Alasannya, para pengembang properti menghadapi kendala kenaikan harga sejumlah material bahan bangunan. Pemerintah sebenarnya sudah pernah memperpanjang diskon pajak untuk membeli rumah baru alias insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) […]
-
REI Berharap Insentif PPN DTP Diperpanjang, Ini Sebabnya
Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan dukungan pemerintah di tengah kenaikan harga-harga bahan baku material bangunan. Ada beberapa aspirasi yang REI harap dari pemerintah, salah satunya perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Properti selama setahun hingga periode di tahun 2023 mendatang. “Kita mengharapkan (insentif) PPN DTP itu bisa diperpanjang, dan (perpanjangannya) jangan diirit-irit […]
-
Sri Mulyani Ungkapkan Alasan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon
Dinamika ekonomi global menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk kembali menunda penerapan pajak karbon di Indonesia, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah membuat gejolak ekonomi yang luar biasa, seperti harga-harga komoditas global yang naik, inflasi hingga kenaikan suku bunga acuan disejumlah negara. “Karena kan seluruh dunia fokusnya downside risk-nya adalah kepada kenaikan inflasi yang diikuti […]
WA only