Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemkot Kediri: Realisasi PBB hingga Desember 2023 capai 101,64 persen
Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Kediri hingga awal Desember 2023 ini mencapai 101,64 persen dari target penerimaan Rp32 miliar. Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah mengungkapkan bahwa penerimaan dari PBB ini telah berkontribusi 24 persen terhadap pajak daerah dan 10 persen Pendapatan Asli Daerah […]
-
Sri Mulyani Beri Diskon Pajak buat Pengusaha Perkebunan hingga Migas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pemberian relaksasi berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada sejumlah sektor. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan tata kelola administrasi, kemudahan dan pelayanan dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan […]
-
Alasan Ditjen Pajak Tunda Implementasi NIK jadi NPWP per 1 Juli 2024
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan secara resmi menunda implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, aturan pemadanan atau implementasi NIK menjadi NPWP akan dimulai 1 Juli 2024. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, […]
-
Dianggap Tak Sesuai UUD 1945, MK Diminta Pisahkan DJP dari Kemenkeu
Pemohon bernama Sangap Tua Ritonga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, kuasa hukum Pither Ponda Barany mengatakan masuknya DJP ke dalam Kemenkeu adalah bentuk pencampuradukan nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak. “Secara konstitusi sejak amendemen ketiga UUD 1945 antara nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak secara […]
-
Bos Perusahaan Logam Ngemplang Pajak, Rugikan Negara Rp4,3 M
Seorang bos perusahaan yang bergerak di industri logam ditangkap Otoritas Pajak dan Polda Jawa Barat, karena diduga menjadi pengemplang pajak. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III bersama Polda Jabar telah menyerahkan pengusaha berinsial BMS itu ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. “BMS adalah penanggungjawab PT IPK yang […]
Got any book recommendations?
WA only