Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021
Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan insentif pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi atas wajib pajak yang melunasi tunggakan PBB-nya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana mengatakan insentif pemutihan PBB ini berlaku mulai Oktober 2021 hingga 24 Desember 2021. “Bagi yang akan membayar PBB, sampai tanggal 24 Desember nanti tidak akan kena denda. […]
-
UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menurunkan besaran sanksi apabila keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Perubahan besaran sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas keberatan turun menjadi 30% dari sebelumnya 50%. Sementara sanksi atas banding turun menjadi 60% […]
-
Ini Daftar Jasa Pelayanan Sosial yang Dapat Pembebasan PPN
Pemerintah dan DPR sepakat memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan/atau pembebasan kepada barang dan jasa strategis, termasuk jasa pelayanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang pekan lalu disahkan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jasa pelayanan sosial termasuk jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat masyarakat. Kelompok jasa tersebut kemudian […]
-
Soal Aturan Turunan UU HPP, Ini Kata Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini masih disusun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aturan turunan yang menjadi penjelasan dan tata cara UU HPP sedang disusun. Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan berjalan paralel untuk semua ketentuan. “Semuanya dalam proses,” katanya Senin (11/10/2021). Neilmaldrin menyampaikan […]
-
Ada sentimen kenaikan PPN, ini saham emiten konsumer yang jadi jagoan analis
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022. Analis Maybank Kim Eng Sekuritas Willy Goutama dalam risetnya pada 5 Oktober 2021 menjelaskan kenaikan PPN ini cenderung memberi dampak yang relatif minim terhadap daya beli masyarakat maupun ke sektor konsumer. Menurutnya, hal ini tidak terlepas […]
Got any book recommendations?
WA only