NEWS
-
Tok! Otorita Beri Diskon Pajak hingga 200% Buat Investor IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%. Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara. “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan […]
-
QRTC dalam Aturan GMT Akan Ubah Lanskap Kompetisi Pajak
Adanya perlakuan khusus atas qualified refundable tax credit (QRTC) dalam ketentuan pajak minimum global (global anti base erosion/GloBE rules) hanya akan mengubah kompetisi pajak antaryurisdiksi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Partner of DDTC Consulting Yusuf Wangko Ngantung mengatakan QRTC dan insentif pajak lainnya sama-sama mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. […]
-
DJP Resmi Tunjuk Game Roblox Jadi Pemungut Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah daftar perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satunya adalah platform game online Roblox Corporation, yang kini resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN digital di Indonesia pada Oktober 2025. Selain Roblox, empat perusahaan lain juga ditunjuk pada Oktober 2025, yakni Notion Labs, Inc., […]
-
Setoran Pajak Pindaman Daring dan Kripto Tembus Rp 5,95 Triliun hingga Oktober 2025
Penerimaan pajak dari bisnis financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 5,95 triliun hingga akhir Oktober 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli melaporkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 4,19 triliun. Secara rinci, penerimaan pajak fintech terdiri […]
-
Dirjen Pajak Geram Pengusaha Tambang Banyak yang Tak Lapor Pajak
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) tak taat lapor pajak. Karenanya, pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 apabila tidak patuh perpajakan. Berdasarkan data DJP, jumlah wajib pajak (WP) yang aktif pada sektor minerba tidak sebanding dengan jumlah […]
WA only