Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kenaikan Target Perpajakan Sudah Mempertimbangkan Proyeksi Ekonomi
Jakarta: Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan untuk 2022 adalah sebesar Rp1.506,9 triliun. Target tersebut mengalami kenaikan 9,5 persen dibandingkan dengan proyeksi penerimaan perpajakan pada tahun ini sebesar Rp1.357,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan yang disusun oleh pemerintah telah mempertimbangkan proyeksi ekonomi tahun depan. Apalagi pemerintah juga menargetkan ekonomi bisa tumbuh mencapai 5,5 persen pada […]
-
Beli Mobil Bebas Pajak Berakhir Bulan Ini, Selanjutnya Cuma Potongan 25%
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan insentif bagi sektor otomotif yaitu diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100% tidak akan diperpanjang. Kebijakan itu akan berakhir Agustus 2021 ini. Febrio mengatakan pada September-Desember hanya akan diberikan diskon PPnBM 25% untuk pembelian mobil baru. Ini berlaku bagi pembelian mobil dengan kapasitas […]
-
Menteri Bahlil Siap Tebar Insentif Fiskal untuk Tarik Investasi
Merdeka.com – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Strateginya dengan mempermudah proses perizinan dan memberikan sejumlah insentif fiskal sebagai daya tarik bagi investor lokal maupun asing. “Kenapa harus Indonesia melakukan ini?, Karena kami tahu, kami belajar pada masa lampau bahwa hampir semua negara, termasuk Indonesia, investor yang […]
-
Pengusaha Ramai-Ramai ‘Keroyok’ DPR, Tolak Rencana Pajak Baru
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pelaku usaha dan asosiasi di tanah air. Hal ini terkait dengan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rapat ini, yang dipimpin oleh fokus pembahasan yang dilakukan ada dua klaster yakni pajak karbon dan […]
-
Ekonom Bhima Blejeti Sebagian Isi RUU Terkait Perpajakan
JAKARTA – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, pemulihan daya beli tidak merata di semua kelompok. Belum lagi, soal pemahaman dan data atas sebuah produk. “Misalnya beras premium mau dikenakan tarif PPN 10%, bagaimana dampak terhadap petani yang sulit membedakan mana […]
Got any book recommendations?
WA only