Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Mau Sri Mulyani Kumpulkan Setoran Pajak Rp 1.506,9 T
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun pada 2022. Naik 9,5% dibandingkan tahun ini. Penerimaan perpajakan dibagi dua yaitu pajak serta kepabeanan dan cukai. Target penerimaan pajak tahun depan ditargetkan sebesar Rp 1.262,9 triliun, naik 10,5% dari tahun ini. Meski tumbuh, tetapi target penerimaan pajak […]
-
Belanja Subsidi Turun Jadi Rp207 T dalam RAPBN 2022
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menargetkan belanja subsidi sebesar Rp207 triliun pada 2022. Jumlah tersebut turun 16,7 persen dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp248,6 triliun. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Mengutip dokumen tersebut, Senin (16/8), alokasi belanja subsidi tahun depan terdiri dari energi sebesar Rp134,02 triliun dan […]
-
Maaf Pak Jokowi, Target Kemiskinan 9% di 2022 Sulit Dicapai
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan turun di tahun 2022 mendatang ke angka 8,5% hingga 9%. Namun, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai target tersebut terlalu ambisius di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. “Kemiskinan masih 10% angkanya saat ini, target 8,5%-9,0% mungkin dugaan saya masih […]
-
Penerimaan Pajak Ditargetkan Rp 1.263 T, Ada Sumbangan Tax Amnesty?
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam RAPBN 2022 mencapai Rp 1.263 triliun, naik dari target dalam APBN 2021 Rp 1.229,58 triliun. Penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan shortfall atau tak mencapai target dan hanya terealisasi Rp 1,142,1 triliun. Presiden Joko Widodo menjelaskan, penerimaan perpajakan pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.506,9 triliun. Target ini lebih tinggi dari APBN 2021 Rp 1.444,54 triliun yang realisasinya […]
-
DJP Samakan Dokumen Tertentu dengan Faktur Pajak, Ini Rincian Pengaturannya
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ada 11 poin dalam perubahan yang diatur oleh otoritas pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa yang pertama adalah perubahan klausul untuk pemberitahuan rkspor barang (PEB) dengan kewajiban mencantumkan identitas pemilik barang. […]
Got any book recommendations?
WA only