Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hadapi Tekanan Hebat, Industri Hasil Tembakau Butuh Perlindungan Negara
Berlangsungnya pandemi COVID-19 gelombang kedua dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah memunculkan berbagai spekulasi soal daya tahan ekonomi negara dan penghidupan masyarakat. Bagi pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), di tengah kondisi yang sulit terdapat tiga tantangan besar yang kini dihadapi, mulai dari menurunnya ekonomi masyarakat sebab pandemi, kekhawatiran kembali naiknya tarif Cukai Hasil […]
-
IMF Proyeksikan Defisit Anggaran Tahun Ini Capai 6,2%, Begini Kata Ekonom
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APNB) 2021 mencapai 6,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,7% dari PDB. Proyeksi tersebut tertulis dalam laporan IMF yang bertajuk World Economic Outlook Update edisi Juli 2021. Menurut IMF, besaran defisit tersebut lantaran dampak pandemi […]
-
Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM
JAKARTA,DDTCNews – Wajib pajak perlu melakukan tax assurance review agar siap menghadapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari otoritas. Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC R. Herjuno Wahyu Aji mengungkapkan kerangka tax assurance review tersebut mencakup prosedur pengujian kepatuhan mandiri (PPKM). “Jadi ada tahapan yang dapat membantu kita untuk menyimpulkan seberapa besar keyakinan kita bahwa semua […]
-
Biar Dapat Insentif PPh, Laporkan Biaya Produksi Alkes Covid-19
Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto berdasarkan PP 29/2020 harus melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan (alkes)/perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk penanganan Covid-19. Laporan biaya tersebut disampaikan kepada direktur jenderal pajak secara daring melalui sistem Ditjen Pajak (DJP). Namun, apabila sistem pelaporan secara daring belum tersedia maka laporan tersebut […]
-
Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan
Indonesia dinilai perlu menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital. Dalam laporan terbaru World Bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia disebutkan threshold PKP yang tinggi menimbulkan distorsi terhadap sistem PPN. Akibat tingginya threshold PKP, banyak penyerahan yang tidak tercakup dalam sistem PPN. “Distorsi makin besar bila threshold tersebut diterapkan pada pelaku […]
Got any book recommendations?
WA only