NEWS
-
DJP: WP Perlu Perhatikan 2 Hal Ini Sebelum Akses Aplikasi Coretax
Pengembangan coretax administration system tengah memasuki tahap akhir. Saat ini, DJP sedang melaksanakan uji operasional untuk memastikan kestabilan sistem coretax. Rencananya, coretax akan diterapkan pada awal Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menguraikan setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak sebelum mengakses coretax. Pertama, pemadanan NPWP dengan NIK. […]
-
Enam Langkah yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak agar SP2DK Tidak Diterbitkan
Di tengah meningkatnya pengawasan terhadap kepatuhan pajak, memahami langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan perpajakan menjadi hal yang penting bagi wajib pajak agar tidak menghadapi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dalam webinar RSM Indonesia bertajuk “Tax Dispute Resolution: Audit, Objection and Appeal”, Partner Tax RSM Indonesia Rizal Awab, menyoroti aspek-aspek penting terkait praktik […]
-
Jelang Implementasi Coretax, 521 Ribu NIK Belum Terintegrasi NPWP
Menjelang implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah hampir rampung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan pemadanan NIK-NPWP hingga 3 Desember 2024 telah mencapai 75.939.355 dari total 76.460.637 NIK, atau sebesar 99,32%. “Jadi, […]
-
Pemadanan NPWP dan NIK sudah 99,32 Persen, Pelaporan SPT sudah 84,71 Persen
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mengatakan, proses pemadanan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) sudah mencapai 99,32 persen. “Pemadanan NIK-NPWP sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 itu dari total 76.460.637 NIK, yang sudah padan itu 79.939.355 NIK atau 99,32 persen,” kata Dwi di Bandung, […]
-
Ditjen Pajak: Masa Persiapan Penerapan MFA hingga 31 Desember 2024
Ditjen Pajak DJP mengumumkan perubahan mengenai masa persiapan penerapan fitur Multi-Factor Authentication MFA pada proses login aplikasi DJP Online. DJP menyatakan masa persiapan penerapan MFA dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Sebelumnya, implementasi MFA sudah dimulai sejak 1 Desember 2024. “DJP menghadirkan fitur MFA untuk jaminan perlindungan ekstra sehingga data #KawanPajak selalu terlindungi,” bunyi unggahan […]