NEWS
-
Mantan Dirjen Pajak Minta Pemerintah Batalkan PPN 12%, Harusnya Kembali Jadi 10%
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo meminta pemerintah tidak hanya mengundur kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%, tetapi juga membatalkannya. Dirjen Pajak pada 2001 ini menilai, pemerintah memiliki opsi lain untuk tetap mencapai target penerimaan negara. Ia mengusulkan penertapan sistem monitoring self-assessment untuk mengerek penerimaan pajak. “Sistem monitoring self-assessment untuk menjaga penerimaan negara sekaligus menurunkan tarif PPN […]
-
Fasilitas PPN dan Threshold PKP yang Tinggi Redam Dampak Kenaikan PPN
Pemberian fasilitas PPN dan pengaturan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang tinggi dinilai dapat membantu mengelola dampak kenaikan tarif PPN secara adil. Founder DDTC Darussalam mengatakan publik perlu memahami sistem PPN secara utuh mengingat isunya bukan hanya soal tarif. Pemberian fasilitas dan pengaturan threshold PKP yang tinggi juga menjadi upaya untuk untuk mengedepankan aspek keadilan dalam sistem PPN tersebut. […]
-
WP Punya Tunggakan Pajak, Juru Sita Adakan Sosialisasi STP
Juru sita pajak negara dari KPP Pratama Sintang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan Surat Tagihan Pajak STP di ruang konsultasi KP2KP Nanga Pinoh pada 19 November 2024. Juru sita pajak negara JSPN dari KPP Pratama Sintang Renaldy mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak, khususnya terkait dengan […]
-
Eks Dirjen Pajak Pun Ikut Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Hadi Poernomo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tak hanya menunda tapi juga membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Jika bisa, ia meminta PPN kembali ke 10 persen. Menurut Hadi, pembatalan perlu dilakukan demi melindungi daya beli rakyat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi. “Mengandalkan PPN sebagai […]
-
Untung Rugi Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Apa Efektif Kerek Pajak?
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali berembus. Kali ini keluar dari pernyataan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo. Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12), adik Presiden Prabowo Subianto itu menuturkan bahwa tugas kementerian penerimaan negara untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk sistem perpajakan, cukai, […]
WA only