Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perkara Pajak di MA Membeludak, KY: Jumlah Hakim Agung Perlu Ditambah
Komisi Yudisial (KY) meloloskan 1 calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak dalam seleksi wawancara guna mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan 1 hakim agung TUN khusus pajak diperlukan mengingat jumlah perkara pajak yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) sudah sangat tinggi. […]
-
DPRD Ini Setujui Raperda Pajak, Bakal Berlaku Mulai Tahun Depan
DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar). Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penyusunan Raperda PDRD merupakan perintah langsung dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam undang-undang tersebut, pemda diminta menyesuaikan aturan pajak di […]
-
Mekanisme Pajak Karbon Antar Negara Efektif Dilaksanakan Tahun 2026
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, mekanisme pajak karbon antar negara (cross border) akan efektif dilaksanakan 2026. “Melalui mekanisme ini, produk-produk dari dalam negeri bisa dikenakan pajak karbon dan kita juga bisa mengenakan pajak karbon ke negara lain,” ujarnya ditemui usai Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Senin (20/11). Penerapan […]
-
Ingat, Wajib Pajak Tak Bisa Gunakan Alamat Palsu Lagi Jika Core Tax System Berlaku
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system pada 1 Juli 2024 mendatang. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan, core tax system tersebut akan dilengkapi dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Hadirnya fitur tersebut akan membuat data mengenai wajib pajak akan semakin akurat. Selain itu, fitur tag location juga akan memudahkan […]
-
Klik www.pajak.go.id, Begini Cara Pemadanan NIK dan NPWP
Wajib Pajak Pribadi diimbau untuk segera melakukan validasi atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedianya, per 1 Januari 2024 mendatang, seluruh aktivitas perpajakan hanya akan menggunakan NIK dan berlaku seterusnya. Akan tetapi, melansir Kontan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengundur waktu pelaksanaan secara penuh pemadanan […]
Got any book recommendations?
WA only