NEWS
-
Keputusan Relaksasi Pajak UMKM ada di Tangan Sri Mulyani
Pemerintah tengah mengkaji kembali perpanjangan skema insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif 0,5% yang akan berakhir pada akhir tahun 2024 ini. Perpanjangan insentif sudah diajukan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian relaksasi ini dilakukan agar mengurangi beban pelaku UMKM. Hal ini […]
-
PPN 12% Disinyalir Ditunda, Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Karbon Mulai 2025
Pemerintah memberikan sinyal akan menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai bahwa penundaan tersebut dapat berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada langkah alternatif untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan. “Untuk […]
-
OECD Bongkar Rendahnya Setoran Pajak RI, Kebanyakan Pekerja Informal!
Jakarta. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengonfirmasi penerimaan pajak Indonesia merupakan yang terendah dibanding negara-negara ASEAN. Masalahnya, terletak pada banyaknya pekerja informal di Indonesia dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Sebagaimana diketahui, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya di kisaran 10,21%, sedangkan Vietnam di kisaran 22,7%, diikuti Filipina yang bergeraknya di […]
-
Waspada! Ditjen Pajak Ingatan Risiko Penipuan Berkedok Coretax
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang meminta wajib pajak mengakses tautan atau mengunduh aplikasi mencurigakan yang mengatasnamakan implementasi coretax system. Peringatan ini diungkapkan oleh DJP mengingat pihaknya tengah mengirimkan email blast dan WhatsApp blast dengan nomor terverifikasi +62 822-3000-9880 kepada para Wajib Pajak mengenai imbauan untuk mengakses perkembangan […]
-
Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia
JAKARTA, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem PPN, cukai, PPh, dan PBB dalam rangka meningkatkan tax ratio. Dalam dokumen OECD Economic Survey of Indonesia 2024, OECD menyatakan tax ratio Indonesia tergolong sangat rendah bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. “Ketimbang negara-negara lainnya, sebagian besar […]
WA only