NEWS
-
Perpres Terbit, Anak BUMN Ini Urus Sistem Pungutan Pajak Digital Lintas Negara
Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Melalui beleid ini, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, anak usaha BUMN, sebagai pelaksana utama sistem baru pemungutan pajak dari aktivitas digital lintas negara. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor […]
-
Ditjen Pajak Gandeng China, Dorong Kerjasama Perpajakan dan Pertukaran Data
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan harapannya agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dapat belajar dari keberhasilan sistem perpajakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka menjadi negara yang makmur. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Jumat (4/7). Bimo mengatakan, […]
-
Dividen Tak Diinvestasikan, WP OP Harus Setor Sendiri Pajak Terutang
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak menyatakan pemberi dividen tidak melakukan pemungutan pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan PMK 18/2021, dividen—berasal dari dalam negeri—yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. “Jika dividen […]
-
Optimalkan Pajak 2026, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini
Komisi XI DPR menyetujui serangkaian strategi dan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah untuk mencapai target pendapatan negara pada 2026. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat membacakan laporan Panja Penerimaan Negara menyatakan target pendapatan negara hanya dapat dicapai apabila penerimaan pajak digenjot. Dia pun menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan setoran pajak pada tahun […]
-
Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Ini Harap PAD Meningkat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa barat, menyetujui revisi atas Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemkab) Indramayu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Amroni mengatakan rancangan perda telahdibahas pada 12 Mei hingga 17 Mei 2025 dan sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Evaluasi tersebut menyatakan […]
WA only