NEWS
-
Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan
Wajib pajak tertentu yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Merujuk Pasal 458 PMK 81/2024, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan pembukuan dengan stelsel kas tersebut untuk setiap tahun pajak. Adapun pemberitahuan tersebut kini disampaikan melalui Coretax DJP. “Pemberitahuan…[pembukuan dengan stelsel kas] disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan […]
-
Menagih Konsistensi RI untuk Tetap Terapkan Pajak Minimum Global
Di tengah dinamika perekonomian dunia saat ini, Indonesia dinilai tetap perlu menegaskan komitmennya untuk menerapkan pajak minimum global. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (21/4/2025). Dekan Asian Development Bank Institute Bambang Brodjonegoro mengingatkan pemerintah untuk konsisten menerapkan pajak minimum global. Bambang mengatakan tarif PPh badan Indonesia yang sebesar 22% […]
-
WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan
Wajib pajak badan harus siap-siap mengajukan perpanjangan waktu kepada Ditjen Pajak (DJP) apabila tidak dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo pada 30 April. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan ketika mendapatkan perpanjangan waktu, wajib pajak bisa mengisi dan melapor SPT paling lambat 2 bulan setelah jatuh tempo. “[Perpanjangan waktu lapor SPT […]
-
Kemenkeu Slovenia Usulkan Pajak Kripto 25%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Slovenia merilis rancangan undang-undang pada hari Kamis di Ljubljana yang mengusulkan pajak sebesar 25% atas keuntungan dari penjualan aset kripto. Kemenkeu Slovenia membuka ruang diskusi publik hingga 5 Mei 2025. Dikutip dari bitcoin.com, Minggu (20/4/2025), inisiatif ini diperkenalkan oleh Direktorat Pajak, Bea Cukai, dan Sistem Pendapatan Publik Lainnya Kementerian Keuangan, merupakan bagian dari upaya yang lebih […]
-
Genjot PAD, Bapenda Tagih Pajak PBB ke ASN Pemko Pekanbaru
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, memastikan telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2025 kepada masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yang menjadi wajib pajaknya. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan, hal ini sesuai dengan perintah Walikota Pekanbaru […]
WA only