NEWS
-
PPh Final Pengalihan Real Estat ke SPC WajibMasuk SPT Masa Unifikasi
Wajib pajak yang telah membayar sendiri PPh final atas penghasilan dari pengalihan real estat kepada special purpose company SPC atau kontrak investasi kolektif KIK tertentu kini wajib melaporkannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut harus dilakukan maksimal 20 hari setelahmasa pajak berakhir. SPT Masa PPh Unifikasi tersebut dianggap telah disampaikan […]
-
Tak Sekadar Penerimaan,Pajak Karbon SinyalRI Seriusi Transisi Energi
Dekan Asian Development Bank ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia perlu mulai mengimplementasikan pajak karbon. Selain itu, penerapan pajak karbon juga dapat menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. “Pajak karbon merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia serius untuk melakukan misalkan transisi energi atau ingin mengembangkan green economy […]
-
Warga DKI Mau Bebas Pajak PBB 2025, Ini Syaratnya!
Masyarakat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kini bisa menikmati insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, khusus untuk tahun 2025. Seiring dengan telah terbitnya Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025. “Kebijakan tersebut memuat pemberian insentif PBB-P2 bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan pajak yang berkeadilan dan […]
-
Daftar Reklame yang Wajib Kena Pajak di DKI Jakarta, Apa Saja?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperbarui regulasi terkait Pajak Reklame melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, bagi pelaku […]
-
Ditjen Pajak Dianggap Instansi yang Paling Jaga Integritas & Cegah Korupsi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meraih predikat tertinggi dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SIP) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DJP meraih skor indeks integritas 79,86 atau predikat ‘Terjaga’. Sementara itu, indeks internal mencatatkan skor 84,80 dan skor indeks eksternal 89,65. “Ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam […]
WA only