NEWS
-
Mengapa Harga Beras Bisa Ikut Naik Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari, menyebut beras masuk kategori barang yang tak kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Tapi kenaikan tarif bakal berdampak pada harga beras karena ada biaya lain dalam proses produksi yang terdampak. “Harus dilihat beras itu barang perantara untuk end user dan pembentukan harga beras atau Harga Pembelian […]
-
Banyak UMKM Tak Tahu Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak, DPR Beri Catatan
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyebut belum banyak pelaku UMKM yang memahami berbagai insentif pajak yang telah disediakan pemerintah. Evita mengatakan banyak UMKM di daerah pemilihannya ternyata belum mengetahui fasilitas omzet sampai dengan Rp500 juta tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Padahal, fasilitas pajak tersebut bertujuan mendukung pengembangan UMKM. “Insentif […]
-
Beri Info WP soal Coretax, DJP Bakal Kirim Email dan WhatsApp Blast
Ditjen Pajak (DJP) telah mengirimkan email dan WhatsApp blast kepada para wajib pajak untuk menginformasikan perkembangan coretax administration system. WhatsApp blast disampaikan melalui nomor terverifikasi +62 822-3000-9880. Oleh karena itu, wajib pajak diminta untuk waspada dalam hal menerima pesan WhatsApp selain dari nomor terverifikasi tersebut. “Kami imbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang dilakukan […]
-
Crazy Rich RI Bertambah, The Prakarsa Dorong Penerapan Pajak Kekayaan
The Prakarsa mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerapan pajak progresif, terutama bagi individu superkaya atau Ultra High-Net-Worth Individuals (UHNWI), guna mendukung redistribusi kekayaan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara-negara G20 dalam Deklarasi Pemimpin G20 Rio de Janeiro untuk memastikan individu kaya membayar pajak secara adil dan efektif. Menurut The […]
-
Komisi Informasi Desak Transparansi Pajak Agar Tak Diselewengkan
Komisi Informasi (KI) Pusat mendesak transparansi pajak oleh pemerintah dalam sosialisasi kebijakan terkait pajak, termasuk tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. KI Pusat menilai kecenderungan penyelewengan akan meningkat, jika tidak ada transparansi yang mendasari kebijakan pemerintah tersebut. “Untuk pemerintahan yang tidak terbuka, kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan. Maka pemerintahan terbuka menjadi sangat penting,” […]
WA only