NEWS
-
Penerapan Pajak Kekayaan Lebih Efektif Dibandingkan Tax Amnesty
Pemerintah berencana menjalankan lagi program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pada 2025 mendatang. Ini setelah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, ketimbang kembali menerapkan kebijakan tax amnesty, untuk menarik pajak […]
-
Ditjen Pajak: Manfaat Kenaikan Tarif PPN akan Kembali ke Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini manfaat penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan kembali ke masyarakat. Manfaat itu di antaranya berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN selama ini kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti lewat […]
-
Tarif PPN Naik, Pasar Properti Bisa Menukik
Asosiasi pengembangan properti, Real Estate Indonesia (REI), khawatir atas rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai awal Januari 2025. REI memastikan, kenaikan PPN sebesar 9% dari 11% menjadi 12% bakal berdampak turunnya permintaan konsumen terhadap produk hunian, baik rumah tapak maupun apartemen. Sebagai informasi, rencana pengenaan PPN 12% mengacu pada […]
-
Kenaikan Pajak Bisa Tekan KKB Bank
Tantangan penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) perbankan tahun depan kian berat. Selain dihadapkan pada kondisi penurunan daya beli masyarakat, sektor ini akan bertatap muka dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 9%, dari 11% jadi 12%. Tantangan baru tersebut berpotensi membuat permintaan KKB menurun. Padahal, laju pertumbuhan KKB memasuki paruh kedua 2024 sudah mulai membaik […]
-
UMKM Masih Butuh Insentif PPh Final 0,5%
Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) minta Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk memperpanjang insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Langkah ini demi meringankan beban pajak UMKM di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pasalnya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, […]
WA only