NEWS
-
Ramai Penolakan PPN 12 Persen, DPR Ingatkan Sri Mulyani soal Ekonomi Sulit dan Turunnya Tabungan Masyarakat
Jakarta. Hanya kurang dari dua bulan sebelum kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen direalisasikan, nyatanya hingga kini penolakan akan rencana pemerintah itu masih terus ramai disuarakan oleh masyarakat. Mereka mengeluhkan harga barang dan jasa yang bakal naik akibat penerapan PPN 12 persen di tengah penurunan daya beli. Menanggapi hal tersebut, […]
-
Kembalikan Tarif PPh Badan Jadi 25% Dinilai Jadi Solusi di Tengah Kisruh PPN 12%
JAKARTA. Menaikkan kembali tarif pajak pertambahan nilai (PPh) badan menjadi 25% dinilai menjadi solusi, di tengah kekisruhan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, fenomena penurunan tarif PPh badan akibat kompetisi pajak atau fenomena race-to-the-bottom akan berakhir ketika […]
-
WP Lunasi Pajak dan Denda, Kejari Hentikan Penyidikan Tindak Pidana
JAKARTA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menghentikan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pajak berinisial JHY. Penyidikan dihentikan lantaran tersangka JHY melunasi kerugian pada pendapatan negara senilai Rp2,35 miliar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali dari jumlah kerugian pada pendapatan negara, yaitu senilai Rp7,07 miliar. “Pembayaran denda tersebut ialah denda dalam rangka penghentian penyidikan […]
-
Daftar 13 Negara Bebas PPN, Ada Tetangga RI Lho!
Jakarta. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 telah menuai sorotan masyarakat. Berbagai kalangan mulai dari buruh, ekonom, akademisi hingga legislator pun menolak hal ini. Alasan utamanya adalah kenaikan PPN dinilai memberatkan masyarakat yang tengah mengalami krisis daya beli. Jika diterapkan, ekonomi Indonesia dikhawatirkan akan tertekan karena konsumsi yang […]
-
KIP Minta Kemenkeu Transparansi Soal Penetapan Tarif PPN 12% di 2025
JAKARTA. Komisi Informasi Pusat (KIP) menyoroti pengelolaan pajak dan keterbukaan informasi mengenai penetapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di 2025. Komisioner KIP RI Rospita Vici Paulyn menilai bahwa ketidakjelasan mengenai pemanfaatan dan distribusi pajak yang diterima pemerintah telah menciptakan polemik di masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih terbuka dalam […]
WA only