NEWS
-
RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru
Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 20/11/2024. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan RUU Pengampunan Pajak tersebut diperuntukkan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak dalam menebus kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. “Kita juga harus […]
-
Tax Amnesty Jilid III Berpotensi Gerus Kepatuhan Wajib Pajak
JAKARTA, Program Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty Jilid III yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk kalangan Konsultan Pajak. Usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025. Konsultan Pajak dari Botax Consulting […]
-
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp29,97 triliun hingga 31 Oktober 2024. Mayoritas penerimaan pajak ini berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Saat ini, pemerintah telah menunjuk 193 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN, termasuk pemungut PPN PMSE yang baru ditunjuk. Dari jumlah pemungut yang telah ditunjuk, 170 pelaku usaha […]
-
PPN 12% & Tax Amnesty, Ahli Kompak Sebut Malapetaka Ini Bisa Muncul
Di tengah protes rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, DPR RI mengusulkan kebijakan kontroversial bernama tax amnesty atau pengampunan pajak. Dua kebijakan yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025 ini, diprediksi akan sama-sama menciptakan ‘malapetaka’. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai PPN 12% dan tax amnesty merupakan dua […]
-
Simak! Keterangan Resmi DJP soal Aturan Tax Holiday dalam PMK 69/2024
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak badan yang ingin memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan (tax holiday) dapat memedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024. Imbauan tersebut disampaikan DJP melalui Siaran Pers No. SP-39/2024. Adapun PMK 69/2024 yang merevisi PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan tersebut berlaku mulai 9 Oktober 2024. “Kami siap […]
WA only