Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masyarakat Perlu Manfaatkan Insentif PPN Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengungkapkan masyarakat harus memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah agar dapat memiliki hunian. Insentif itu berlaku hingga 2024. “Menurut saya ini harus dimanfaatkan karena sangat membantu pengembang perumahan dalam menjual produk hunian, serta membantu […]
-
Ibu Kota Nusantara Resmi Punya Anggaran Sendiri, Namanya APBIKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memiliki anggaran tersendiri seiring dengan diundangkannya UU 21/2023. Anggaran tersebut bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN (APBIKN). Merujuk pada ayat penjelas dari Pasal 24 ayat (1) UU 21/2023, APBIKN adalah rencana keuangan tahunan pemdasus IKN yang ditetapkan oleh kepala otorita IKN. “Dalam APBIKN, terdapat komponen yang berasal dari transfer […]
-
DPRD Banjarmasin: Raperda pajak dan retribusi tetapkan kenaikan tarif parkir
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Bambang Yanto Purnomo menyampaikan, tarif parkir kendaraan bermotor baik roda dua dan empat naik pada 2024. Menurut dia, di gedung dewan kota, Rabu, kenaikan tarif parkir ini sesuai yang sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif pada finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota […]
-
DJP Sumut I raup penerimaan pajak Rp22,4 triliun sampai Oktober 2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) mampu meraup penerimaan pajak neto Rp22,4 triliun mulai awal tahun hingga Oktober 2023. “Kanwil DJP Sumut I akan terus berusaha secara optimal untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2023,” ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi di Medan, Rabu. Eddi melanjutkan, […]
-
Tersangka Pajak Tak Ditemukan, DJP Lakukan Penyidikan In Absentia
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas tindak pidana perpajakan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 26 Oktober 2023. Kanwil DJP Jatim II menyebut penyerahan tersebut dilakukan tanpa kehadiran tersangka (in absentia) berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2022. […]
Got any book recommendations?
WA only