Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Perlu Mencermati Dampak Penerapan Pilar Dua Pajak Global
Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Hal ini guna mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi yang semakin pesat. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mendorong pemerintah untuk bisa menyesuaikan diri dengan skema aturan yang ada, supaya wacana pajak minimum global melalui skema […]
-
Ini Pesan Sri Mulyani Ke Menteri Keuangan Selanjutnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, menjadi menteri keuangan tidaklah mudah. Pasalnya menteri keuangan harus benar-benar mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Dia mencontohkan, banyak pihak yang meminta agar pungutan pajak diturunkan. Akan tetapi banyak tuntutan untuk menaikkan belanja di berbagai sektor. Hal ini juga yang mungkin akan […]
-
Mudahkan Wajib Pajak, Kemenkeu Siap Implementasi CTAS
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus konsisten melakukan reformasi perpajakan. Pada tahun 2024 nanti, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak akan mengimplementasikan sebuah sistem perpajakan yang setara dengan negara maju, yakni Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang lebih dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). Pajak sendiri memang merupakan salah satu komponen APBN yang memiliki kontribusi terbesar […]
-
Segera Berlaku, Aturan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Sudah Harmonisasi
Pemerintah masih menyusun ketentuan mengenai tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Rencananya, ketentuan tersebut akan mulai diimplementasikan pada 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (31/10/2023). Saat ini, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sedang dalam proses […]
-
DPRD Barsel: Pembahasan pajak dan retribusi daerah perhatikan kemampuan masyarakat
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. “Saat ini kita sedang melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait hal itu,” kata Ketua Bapemperda DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto di Buntok, Selasa. Ia menjelaskan, penyusunan raperda ini sesuai dengan amanat […]
Got any book recommendations?
WA only