NEWS
-
Kemenkeu Terbitkan PMK 81/2024, Atur Pelaksanaan Coretax Sistem
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam beleid tersebut, PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Selain itu, penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan […]
-
Dapat Insentif Pajak, Family Office di Malaysia Bakal Dipantau Ketat
Pemerintah Malaysia bakal memberikan pengawasan yang ketat terhadap single-family office (SFO) yang beroperasi di kawasan Forest City guna memastikan SFO yang beroperasi di negara tersebut tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengatakan Securities Commission Malaysia (SC) Komisi Sekuritas Malaysia (SC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) bakal memantau kegiatan […]
-
Kantor Netflix Paris dan Amsterdam Digeledah, Dugaan Penggelapan Pajak
Jakarta. Kantor Netflix di Paris dan Amsterdam digeledah otoritas Prancis serta Belanda pada Selasa (5/11). Penggeledahan itu, berdasarkan sumber pengadilan, terkait penyelidikan dugaan penggelapan pajak. Kantor pusat layanan streaming dan produksi asal AS untuk kawasan Eropa, Timur Tengah, serta Afrika itu berlokasi di Amsterdam. Penggeledahan dilakukan penyelidik keuangan spesialis terkait dengan dugaan “menutupi penipuan pajak serius dan […]
-
Menkeu Terbitkan PMK 81/2024, Pengamat Sebut Aturan Tersebut Masih Bias
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, PMK tersebut masih dinilai memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai kebijakan pajak terkait implementasi Core Tax Administration […]
-
Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Baru, Khusus Perusahaan Kriteria Ini!
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini. Sebab, ada […]
WA only