NEWS
-
Pemerintah Akan Kenakan Sanksi Pajak Terhadap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Pemerintah fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan yang tetap beroperasi tetapi tidak memiliki HGU akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda pajak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) sedang melakukan evaluasi lebih rinci. “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan […]
-
Apindo Ingatkan Kenaikan PPN Tidak Menjamin Penerimaan Ikut Melonjak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah berhati-hati dalam menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kenaikan tarif PPN berpotensi menekan konsumsi masyarakat. Dengan kondisi ini, lanjutnya, tujuan optimalisasi penerimaan negara melalui kenaikan tarif PPN tidak akan tercapai. “Kami selalu sampaikan ke pemerintah, kan pemerintah mau naikin PPN. Tidak selalu […]
-
Siap-siap Rogoh Kocek Lebih Dalam! Pajak Progresif Kendaraan Naik mulai Januari 2025
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB). Artinya, bagi yang berencana menambah jumlah kendaraan, ada baiknya jika hitung dulu secara mandiri berapa besaran biaya yang perlu dibayarkan nantinya. Kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024. Disebutkan bahwa tarif pajak progresif […]
-
Dorong Daya Beli, Pakar Dukung Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara. Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, wajar apabila kebijakan insentif pajak diterapkan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Di saat penurunan daya beli masyarakat belakangan ini, sambungnya, insentif […]
-
Menakar Peluang Pajak dari Underground Economy
Wacana pemajakan aktivitas underground economy atau ekonomi bawah tanah sedang mencuat. Namun, pengamat pajak menilai, pajak dari underground economy tidak bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan negara. Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset CITA Fajry Akbar mengatakan, jika yang dimaksud underground economy adalah aktivitas ilegal seperti narkoba, tambang ilegal, judi online dan sejenisnya, memang benar ada pajak […]
WA only