NEWS
-
Pajak Lingkungan Turut Dinilai dalam B-Ready 2024 World Bank
Laporan Business Ready (B-Ready) 2024 yang dirilis World Bank turut memperkenalkan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability) sebagai salah satu tema lintas sektor yang makin penting dalam perekonomian modern. B-Ready mengevaluasi indikator-indikator terkait dengan ketentuan lingkungan yang memengaruhi operasional bisnis. Menurut World Bank, keberlanjutan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kesejahteraan bersama. “Tujuan ini menekankan pentingnya […]
-
Bagi-Bagi Tugas,Wamenkeu Anggito Bakal Urusi soal Penerimaan Negara
Pembagian tugas ketiga wakil menteri keuangan telah rampung dibahas dan akan diterapkan sistem co-sign. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat 1/11/2024). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan pembagian tugas ketiga wakil menteri keuangan telah rampung dibahas dan akan diterapkan sistem co-sign. “Memang baru didiskusikan […]
-
214.000 Kendaraan Nunggak Pajak, Bali Adakan Relaksasi
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali kembali meluncurkan program relaksasi pajak kendaraan berupa penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai 1 November hingga 20 Desember 2024. Program ini diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Bali yang telah memanfaatkan relaksasi serupa pada September lalu. Kepala Bapenda Provinsi Bali, I […]
-
Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah kembali memberikan relaksasi angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 di tengah tekanan pada perekonomian. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan beberapa sektor usaha sedang mengalami tekanan dan membutuhkan insentif pajak. Relaksasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 utamanya dibutuhkan oleh perusahaan padat karya yang sedang mengalami kontraksi usaha. […]
-
Soal Usulan Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah, Ini Respons Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) irit bicara menanggapi usulan pengusaha supaya pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh Karyawan kini ditanggung pemerintah (DTP). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk persoalan kebijakan PPh ini akan dibicarakan terlebih dahulu. Ia enggan bicara banyak terkait itu. “Nanti, kita ngomongin kebijakan,” kata Suahasil saat ditemui […]
WA only